BOGOR (BeritaTrans.com) – Kota Bogor melalui Walikota Bogor, Bima Arya, menyampaikan bahwa saat PM 32/2016 berlaku 1 April 2017 ada ruang kosong terkait payung hukum kendaraan roda dua (ojek), sehingga mendorong pemda membuat peraturan.
“Angkutan roda dua sebagai angkutan penumpang belum diatur hingga saat ini, baik dalam Undang-undang LLAJ maupun Permenhub 32/2016. Oleh karenanya nanti saya akan mengeluarkan peraturan terkait hal ini, agar negara hadir di masyarakat,” ujar Bima saat sosialisasi revisi PM 32/2016 di Balaikota Bogor, Jumat (24/3/2017).
Terkait bentrokan yang terjadi di Bogor pada Senin (20/3/2017), Bima mengatakan, tidak ada yang diuntungkan dalam kejadian tersebut.
“Kami sepakat akan merumuskan peraturan yang lebih detail untuk pengaturan roda dua dalam bentuk peraturan walikota/bupati,” tutur Bima.
Dia berharap tidak sampai terprovokasi bagi seluruh pelaku angkutan umum. Walikota dan bupati akan koordinasi terkait pengaturan ojek online.
Menurutnya pemerintah harus punya peta visual melalui akses digital dashboard.
“Kita harus bisa mengawasi semua angkutan umum. Rutenya kemana saja dan jumlahnya berapa di kota Bogor. Hal ini berfungsi pula sebagai langkah pengawasan. Pengawasan itu ada dua, manusia dan teknologi. Pengawasan yang dilakukan manusia terbatas, namun dengan teknologi keterbatasan tersebut dapat diatasi,” katanya.
Sedangkan Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan bahwa kebersamaan adalah sumber kekuatan. Baik Kota maupun Kabupaten Bogor sepakat segera menindaklanjuti dengan membuat payung hukum utk mengatur angkutan online di level daerah.
Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan bahwa revisi aturan terkait taksi online didasari oleh prinsip keselamatan, keamanan, kesetaraan dan kebutuhan publik dalam penyelenggaraan transportasi.
“Bersama kita BISA,” ujar Pudji. (omy)
The post Bogor Bakal Bikin Perda Angkutan Sepeda Motor appeared first on Berita Trans.