JAKARTA (Beritatrans.com) – Di tengah kondisi perekonomian yang sedang menurun saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk melakukan evaluasi setiap tiga bulan untuk harga BBM jenis Premium dan Solar subsidi sesuai dengan Permen ESDM No 39 Tahun 2015.
Kebijakan itu dilakaukan dengan perhitungan menggunakan rata-rata indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 3 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga jual eceran 3 bulan berikutnya.
Berdasarkan acuan Permen ESDM No 39/2015, maka setelah dihitung dengan menggunakan formula yang biasa digunakan dan berdasarkan perhitungan Energy Watch Indonesia (EWI) untuk MOPS plus Alpha untuk Premium Jamali dengan US$ 51 per barrel dan kurs Rp13.100 maka harganya akan berada di Rp6.400 per liter, sedangkan Non Jamali (Jawa Madura Bali) di angka Rp6.150.
Dengan menggunakan perhitungan seperti ini, maka harga Premium RON 88 bisa saja di turunkan sebesar Rp 300 per liternya. Sedangkan untuk Solar perhitungan MOPS 54 USD per barrel dan kurs Rp 13.100 HIP adalah Rp 6.250, jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 500 sesuai dengan hasil rapat APBN-P 2016 maka harga jual ke masyarkat adalah Rp 5.750.
Harga tersebut sudah termasuk PPn 10%, PPBKB 5% dan juga iuran BPH Migas 0.3% dari harga dasar.Berdasarkan perhitungan tersebut maka seharusnya harga solar mengalami kenaikan sebesar Rp 600 perliternya.
Yang jadi permasalahaan adalah untuk Solar penggunaan terbesar adalah sektor transportasi dimana jika ada kenaikan haga Solar maka secara otomatis akan ada penambahan beban opersaional yang berakibat terjadinya kenaikan ongkos angkut.
Hal itu jelas akan menyebabkan harga kebutuhan bahan pokok akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Belum lagi harga barang barang lain yang pasti akan tergerek naik sehubungan dengan kenaikan harga solar tersebut. Ongkos transportasi umum pasti akan mengalami kenaikan juga.
Implikasinyam akan menambah beban hidup masyarakat kecil ditengan situasi ekonomi kita yang terus menurun. Hal ini bisa menyebabkan inflasi yang cukup tinggi dan akan berdampak dengan meningkatnya jumlah rakyat yang semakin tidak mampu.
Memang, seharusnya Premium mengalami penurunan harga sebesar Rp 300 per liter. Tetapi penuruan tersebut tidak akan berdampak terhadap penuruan harga barang dan kebutuhan pokok. Saat ini justru terjadi trend penurunan pengguna Premium dimana sudah banyak yang beralih ke Pertalite dan Pertamax dimana penguna kedua produk tersebut sudah 45% dari total konsumsi gasoline.
Jadi dampak penurunan Premium tidak akan terlalu signifikan, karena selama ini yang terjadi adalah jika harga BBM naik maka harga barang pasti akan naik, namun tidak sebaliknya jika harga bbm turun tidak diikuti oleh penurunan harga barang.
*(Mamit Setiawan. Direktur Eksekuti Energy Watch Indonesia)
The post Pemerintah Harus Lebih Bijak Sebelum Lakukan Penyesuaian Harga BBM appeared first on Berita Trans.