JAKARTA (Beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (21/9/2016) akan mengadakan rapat tingkat eselon I untuk menyusun roadmap penurunan dwelling time serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Penyusunan roadmap itu dilakukan guna mempercepat realisasi penurunan dwelling time yang masih tinggi di berbagai pelabuhan di Tanah Air.
Dalam penyusunan roadmap ini, lanjut Menhub, akan disinergikan hal-hal yang telah dikerjakan, baik oleh Kemenhub, Bea Cukai dan lembaga-lembaga lainnya. “Selain itu juga akan menampung usul dan pandangan Kepolisian dan TNI guna mempercepat pengurangan dwelling time di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia,” kata Menhub Budi Karya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Seperti diketahui, Menko Maritim Luhut Binsan Pandjaitan telah menetapkan bahwa pada tanggal 3 – 4 Oktober 2016 akan meninjau Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk melihat langsung kemajuan upaya untuk mengurangi dwelling time di Surabaya.
Menhub Budi Karya mengatakan bahwa Menko Maritim menegaskan agar para pejabat Kementerian dan Lembaga Negara tegas dan lugas dalam menjalankan tugas-tugas memberikan pelayanan Kepelabuhanan. “Menko Maritim juga memerintahkan agar para wakil Kementrian dan Lembaga Pemerintah yang bertugas di pelabuhan-pelabuhan diberikan kewenangan mengambil keputusan,” papar Budi Karya.
“Pemberian kewenangan bagi para wakil Kementerian dan Lembaga Pemerintah di pelabuhan sangat penting untuk mengurangi dwelling time, khususnya pada tahap pre-customs clearance,” tukas Budi Karya.
Menhub menambahkan bahwa di samping kewenangan bagi para wakil Kementerian dan Lembaga di pelabuhan, sangat penting untuk nenentukan koordinator diantara mereka dalam proses pre-customs clearance
Menhub Budi Karya menyampaikan bahwa dalam tahapan pre-customs clearance (periode setelah petikemas dibongkar sampai dengan dilakukan customs clearance/ pemeriksaan barang) oleh petugas Bea dan Cukai, memerlukan waktu yang terpanjang. Hal itu meliputi proses perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di kantornya masing-masing di Jakarta.
Dengan demikian proses pengurusan perijinan untuk barang yang dibongkar di Pelabuhan di luar Jakarta akan memerlukan waktu yang lebih lama. “Tadi dalam Rapat Dirjen Bea dan Cukai menyatakan akan terus memperbaiki waktu proses customs clearance dan Pelindo akan menambah peralatan untuk mempercepat fasilitasi post-customs clearance” tegas Menhub Budi Karya.(helmi)
The post Kemenhub Akan Rapat Eselon I Untuk Susun Roadmap Penurunan Dwelling Time appeared first on Berita Trans.