JAKARTA (BeritaTrans.com) – Amerika Serikat mengungkapkan kekhawatiran tentang pengaruh China terhadap politik Australia. Pengaruh itu antara lain melalui pasokan dana ke politikus di Negara Kanguru itu.
Berita, yang dilansir bbc.com,,Rabu (14/9/2016), itu menarik karena Australia secara tradisional berkiblat sekaligus pendukung utama politik luar negeri Amerika. Mari kita simak lengkap kekhwatiran Amerika tersebut.
Duta Besar AS di Australia, John Berry, dalam wawancara dengan koran The Australian, mengatakan uang dari China mengalir ke politikus Australia untuk mendukung kepentingan China.
”Kami terkejut, terus terang, dengan keterlibatan pemerintah Cina dalam politik Australia,” jelasnya.
Australia tidak memiliki hukum yang melarang sumbangan politik dari warga asing, seperti yang diterapkan Amerika Serikat.
Sam Dastyari pernah mengatakan ‘Laut China Selatan adalah masalah dalam negeri China’.
“Kami tidak bisa memahami kasus ketika sumbangan asing dari pemerintah mana pun, baik teman atau musuh, dipertimbangkan sebagai sah dalam demokrasi,” tambah Berry.
Seorang politikus Australia dari kubu oposisi mengundurkan diri dari posisinya di parlemen pekan lalu setelah menerima uang dari sebuah perusahaan China.
Senator Sam Dastyari dari Partai Buruh mundur setelah meminta perusahaan China, Top Education Institute, membayar biaya perjalanan sebesar A$1.670 atau sekitar Rp16 juta.
Walau tidak melanggar hukum, dia mengaku bahwa meminta perusahaan tersebut membayar pengeluaran pribadinya adalah sebuah kesalahan.
Dastyari merupakan salah seorang politikus yang pernah mengatakan bahwa ‘Laut China Selatan adalah urusan dalam negeri China’, yang dianggap sebagai keberpihakan kepada posisi Beijing atas kawasan yang masih menjadi sengketa antar beberapa negara itu.
Mundurnya Sam Dastyari mengungkap masalah yang lebih besar dengan perkiraan bahwa Top Education Institute menyalurkan sekitar A$320.000 atau Rp3,1 miliar ke beberapa politikus Australia, baik dari Partai Buruh maupun Partai Liberal, yang saat ini memerintah.
Terungkapnya aliran dana dari korporasi China memamg menjadi alasan kuat Amerika khawatir bahwa poltiik uang itu akan memengaruhi kebijakan Australia dalam mengelola kepentingan dalam negeri dan luar negerinya.
Bila pengaruh itu kelak terjadi maka bukan tidak mungkin akan berubah politik luar negeri Australia, dari posisi sebagai pendukung utama Amerika menjadi salah satu mitra China, yang tentu saja akan memberikan dukungan terhadap kebijakan China, termasuk dalam konflik Laut China Selatan.
Hal lain yang patut dicermati dalam konteks sumbangan China ke elite politik Australia adalah sejauh mana hal yang sama juga terjadi terhadap politikus dan lembaga politik di Indonesia.
Kedekatan Indonesia dengan China, yang semakin mesra di era Pemerintahan Jokowi, dikhawatirkan juga diwarnai oleh aksi-aksi masuknya dana ke kalangan politisi Indonesia, sehingga terbuka kemungkinan berpengaruh dalam kebijakan ekonomi dan politik Indonesia di dalam dan luar negeri.
Masuknya sejumlah korporasi China di industri pertambangan dan manufaktur, serta kerja sama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, bekerjanya secara massif pekerja asal China di sejumlah daerah di Indonesia, sulit untuk menghindar dari asumsi bahwa China mencoba memperkuat pengaruhnya terhadap Indonesia.
Belum lagi sebagian besar taipan atau konglomerat Indoensia merupakan warga keturunan China. Berikut ini daftar sepuluh orang terkaya Indonesia per 14 Agustus 2016.
1. Keluarga Hartono US$ 15,4 miliar
2. Susilo Wonowidjojo US$ 5,5 miliar
3. Anthoni Salim US$ 5.4 miliar
4. Eka Tjipta Widjaja US$ 5,3 miliar
5. Chairul Tanjung US$ 4,8 miliar
6. Sri Prakash Lohia US$ 4,7 miliar
7. Bachtiar Karim US$ 3,3 miliar
8. Bonjamin Setiawan US$ 3 miliar
9. Mochtar Riady US$ 2,2 miliar
10. Tahir US$ 2 miliar
Bank Dunia mencatat, sebanyak 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional pada tahun 2015.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengemukakan lebih ironis lagi kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa.
Faisal menyodorkan data The Crony-capitalism Index yang dikutipnya dari The Economist. Indeks itu menyebut orang-orang kaya di Indonesia bisa menambah pundi kekayaan dengan mudah karena bisnis yang dijalankannya di sektor sumber daya alam, perbankan, minyak dan gas bumi, properti, sampai telekomunikasi didukung oleh penguasa.
POLITIK INDONESIA
Pengaruh China terhadap sikap politik Indonesia itu cukup terasa bila melihat sikap netralnya pemerintah Indonesia ketika Filipina memenangkan sengketa Laut China Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional.
Walaupun netralitas itu sesuai dengan visi Indonesia yang bebas dan aktif dalam pergaulan internasional, seperti ditegaskan dalam Undang-Undang 1945, namun sikap itu juga agak janggal mengingat Indonesia juga memiliki persoalan dengan China terkait perairan di sekitar Natuna, sebagai kawasan terluar Indonesia.
Apalagi dalam konflik di Mahkamah Arbitrase, sesama anggota ASEAN semestinya minimal Indonesia memberikan sinyal kalimat diplomasi yang dapat dipahamai sebagai dukungan terhadap Filipina. Namun Indonesia seakan melupakan sejenak tentang tradisi dan semangat solidaritas ASEAN.
HALAMAN DEPAN AUSTRALIA
Bila Indonesia, yang berada di seberang halaman depan Australia, sudah dapat dipengaruhi, lalu selanjutnya Australia juga terseret kepada pengaruh yang sama, maka secara geopolitik maka kepentingan Amerika Serikat menjadi amat terancam. Sekutu Amerika akan berkurang.
Dalam perspektif kekuatan global, maka bila kelak terjadi konflik antara Amerika dengan China, maka berat bagi Amerika memenangkan pertarungan tanpa dukungan dari Australia, dan bukan tidak mungkin Indonesia juga sulit diharapkan menjadi mitra yang baik bagi Amerika dalam membangun kepentingannya.
(agus wahyudin).
The post Uang Dari China Mengalir & Dikhawatirkan Pengaruhi Politik Australia, Bagaimana Dengan Indonesia? appeared first on Berita Trans.