JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bukanlah visinya Menteri, melainkan visi Presiden RI, termasuk Daftar Negatif Investasi (DNI) perikanan tangkap.
“Menteri sebagai pembantu Presiden menjalankan visi Presiden sepenuhnya bukan visi Menteri,” demikian kata Susi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/8/2016).
Susi mengatakan, DNI perikanan tangkap sudah sangat jelas sesuai dengan arahan Presiden dalam rapat paripurna setelah reshuffle yang kedua beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dalam arahan tersebut Presiden Joko Widodo menegaskan poin-poin sebagai berikut:
1. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ada visi menteri yang ada hanya visi presiden.
2. Tentang usaha perikanan tangkap, dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 sudah jelas bahwa perikanan tangkap masuk daftar tertutup.
3. Presiden atau pemerintah sudah memasukkan perikanan tangkap negatif asing, dan pengolahan di sisi lain dibuka 100 persen untuk asing.
Menurut Susi, poin-poin tersebut sangat jelas menunjukkan arah dan visi Presiden, terkait pengelolaan perikanan tangkap.
“Kalau Menteri berbeda dengan Presiden, itu tidak bisa dibenarkan. Prinsip Pak Presiden sudah sangat benar dan betul-betul berpihak kepada rakyat,” katanya.
Seperti diketahui, saat ini ada perbedaan pendapat antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan yang disinyalir ingin membuka peluang bisnis perikanan tanngkap bagi invetor asing. (aliy)
The post Menteri Susi Tegaskan Daftar Negatif Investasi Perikanan Tangkap Merupakan Visi Presiden Jokowi appeared first on Berita Trans.